ALI BAAL EKSPOSE BALANIPA

Bupati Polewali Mandar (Polman) Ali Baal Masdar, ekspose usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran Kabupaten Balanipa di Komisi II DPR RI beberapa pecan yang lalu. Ekspose yang berlangsung dua jam tersebut, berupa rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Pemkab Polman dan segenap element Pejuang di ruang Komisi II DPR RI. Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap dan didampingi Wakil ketua Taufik Efendi.

Babak baru dari rentetan perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa berlangsung sekitar pukul 14.00 - 16.00 WIB, ketika Bupati Polewali Mandar memaparkan draft teknis dan administratif pemekaran Kabupaten Balanipa. Sinyal positif diberikan oleh Komisi II DPR RI yang membidangi masalah Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah dan Aparatur Negara dan Agraria. Hal ini dikatakan Sekretaris Komite aksi perjuangan pembentukan (KAPP) Balanipa Adi Arwan Alimin saat dikonfirmasi. Menurut Adi Arwan, syarat teknis dan administrasi inilah yang kerap menjadi kendala dalam usulan pembentukan sebuah daerah onotomi. ”Kami sampaikan kepada masyarakat Polman dan Balanipa khususnya, sering kali banyak usulan pemekaran DOB yang masuk di DPR RI terkendala pada persoalan teknis dan administrative, tapi untuk berkas Balanipa ini Komisi II DPR RI sangat apresiatif” ujar Adi.

Ketua KAPP Mujirin M. Yamin yang hadir dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa ekspose yang dilakukan Bupati Polman dan KAPP dihadapan Komisi II DPR RI merupakan perkembangan yang signifikan. Begitu pula menurut Adi Arwan, “saya kira ekspose tersebut adalah hal yang progresif karena mereka sama-sama bisa meyakinkan komisi II DPR RI terkait pemekaran Kabupaten Balanipa” sebut Adi.

Lebih lanjut Adi menyampaikan, jika persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan sudah final, maka tahapan selanjutnya adalah Komisi II DPR RI akan melakukan verifikasi faktual di lapangan. ”Balanipa yang memiliki akar sejarah paling monumental di Sulbar, semoga dapat segera dimekarkan,” harap Adi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polman Jamar Jasin Badu yang dikonfirmasi mengenai Pembentukan Kabupaten Balanipa ini mengaku sangat merespon rencana Pemkab Polman untuk membentuk Kabupaten Balanipa yang dalam catatan sejarah Kerajaan Mandar, Balanipa menjadi pusat pemerintahan dikala itu. ”Yang jelas, amanah masyarakat Polman dalam rangka pemekaran Kabupaten Polman adalah harga mati untuk menegakkan dan mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat.” Tegas Jamar.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang tokoh pemuda dan Budayawan Mandar, Adil Tambono. ”Yang Jelas secara pribadi kalau Balanipa bisa terbentuk besok, saya sangat sepakat, karena semua elemen masyarakat mendukung wilayah tersebut menjadi Kabupaten baru.” Tutur Adil. Meski dirinya tidak ingin Pembentukan Balanipa ini diarahkan kepada ranah politik demi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam ekspose yang dilakukan Bupati Polman dihadapan Komisi II DPR RI tersebut, hadir pula sejumlah pejabat Pemkab Polman dan Pemprov Sulbar diantaranya, Wakil Bupati Nadjamuddin Ibrahim, Sekkab Natsir Rahmat, Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, Wakil Ketua DPRD Polman Andi Mappangara dan Jamar Jasin Badu dan sejumlah SKPD/Camat di Wilayah Balanipa. Tokoh pejuang pembentukan Balanipa, Tokoh pemuda, masyarakat, budayawan dan mahasiswa juga ikut hadir sebagai saksi sejarah tersebut. (Indrawira/BKP)